Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Hotel Management

PERATURAN PERUSAHAAN

BAB I

UMUM

PASAL 1

PENGERTIAN ISTILAH

1. HOTEL

Adalah konsultanhotel, yang beralamat di jalan Rajawali I No.34 Kode Pos-73111 Palangkaraya, yang bergerak dalam bidang perhotelan.

2. PEMILIK PERUSAHAAN

Adalah www.konsultanhotel.com, yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

3. LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang secara sah berada dibawah penguasaan perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.

4. DIREKSI

Direksi adalah para Direksi yang tertuang dalam akte perusahaan

5. GENERAL MANAGER

Adalah pemegang kuasa Management tertinggi yang karena jabatannya mempunyai tugas mengurus dan memimpin hotel atau yang dapat disamakan dengan itu, mewakili hotel baik ke dalam maupun luar negeri.

6. KEPALA BAGIAN

Adalah pemegang kuasa Manajemen Senior yang mempunyai tanggung jawab atas department yang dipercayakan kepadanya.

7. PENYELIA

Adalah pemegang kuasa Management Penyelia yang mempunyai tanggung jawab koordinasi, pengawasan secara langsung terhadap karyawan di seksi / unit kerjanya dan memastikan bahwa keputusan dan peraturan menejemen dijalani secara ketat dalam pekerjaan sehari – hari.

8. KARYAWAN

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, serta terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan dan tertuang dalam suatu perjanjian kerja.

9. KELUARGA KARYAWAN

Adalah istri dari perkawinan yang sah dan anak – anak karyawan, sampai anak yang ke 3 (tiga), yang berusia kurang dari 21 (Dua Puluh Satu Tahun), belum menikah dan belum bekerja serta terdaftar di perusahaan. Bagi karyawan wanita, satusnya dianggap lajang, kecuali karyawan wanita tersebut menjadi kepala keluarga dikarenakan perceraian, suami meninggal dunia atau suami cacat tubuh tetap yang didukung oleh surat keterangan yang sah dari pejabat pemerintahan / berwenang.

10. AHLI WARIS

Adalah tanggungan dan atau orang yang ditunjuk secara tertulis oleh karyawan untuk menerima seluruh pembayaran dalam hal kematian karyawan tersebut. Dalam hal tidak ada penunjukkan ahli waris maka ahli warisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku, yaitu dengan dasar suatu keputusan/penetapan pengadilan.

11. MASA KERJA

Adalah jangka waktu karyawan sejak pertama atau mulai terikat dalam hubungan kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja.

12. STANDART DAN PROSEDUR

Adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara hotel dan karyawan di bidang ketenaga kerjaan yang bersifat pokok dan jarang mengalami perubahan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERATURAN PERUSAHAAN

1. Peraturan Perusahaan ini mengatur hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban karyawan, syarat kerja, tata tertib perusahaan, sanksi dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

2. Peraturan Perusahaan ini dapat dirubah, ditambah dan atau disesuaikan dengan kondisi dan suasana permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari, yang kesemuanya selalu berpedoman dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku

3. Bilamana terjadi kekurangjelasan makna dan atau pengertian pada pasal-pasal atau ayat-ayat yang dikemukakan dalam peraturan perusahaan ini, maka perusahaan adalah pihak yang berhak menafsirkan peraturan perusahaan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Peraturan ini berlaku mengikat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan dan akan dibagikan kepada semua karyawan sebagai pedoman pengaturan hubungan kerja serta penentuan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, setelah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang.

5. Apabila terdapat persyaratan kerja pada peraturan perusahaan ini kurang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persyaratan kerja tersebut batal demi hukum dan yang diberlakukan adalah yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam peraturan perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

PASAL 3

STUTS KARYAWAN

Berdasarkan sifat dan jangka waktu ikatan kerja yang ada, status karyawan terbagi atas 3 (tiga) status kekaryawanan, yaitu:

a) Pekerja Harian Lepas

Adalah karyawan yang bekerja pada saat – saat tertentu, secara harian dimana pekerjaanya bersifat relative singkat yaitu kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan dan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b) Karyawan Masa Percobaan

Adalah karyawan yang dipersyaratkan untuk menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bekerja sesuai dengan surat kesepakatan.

c) Karyawan Kontrak

Adalah karyawan yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh pihak hotel dan bekerja dalam periode waktu kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berakhir otomatis dengan selesainya waktu kerja yang telah ditentukan.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1. Memberikan upah / balas jasa yang layak sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada perusahaan.

2. Menaati dan melaksanakan peraturan perundangan pemerintah yang resmi berlaku dibidang ketenagakerjaan.

3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan menurut ketentuan yang digariskan dalam peraturan perusahaan ini.

PASAL 5

TANGGUNG JAWAB KARYAWAN

1. Melaksanakan perintah / pekerjaan yang dipercayakan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, kesadaran dan rasa tanggungjawab.

2. Menaati tata tertib / peraturan dan etika usaha serta mengindahkan ketentuan tenaga kerja yang berlaku.

3. Menyimpan segala kerahasiaan perusahaan baik yang didapat karena jabatan maupun karena pergaulan dilingkungan perusahaan.

4. Menjaga nama baik perusahaan dan atau tidak melakukan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan citra negatif bagi perusahaan.

5. Bertanggungjawab memelihara dan menjaga barang-barang milik perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri

6. Mengemukakan saran-saran yang bermanfaat dan selalu berusaha melakukan usaha perbaikan demi kemajuan perusahaan

7. Menghormati Direksi dan Manajemen serta sesama karyawan serta selalu berusaha bertingkah laku sesuai dengan norma-norma pergaulan dan kesusilaan yang berlaku dilingkungan masyarakat

8. Berkonsentrasi penuh dalam pekerjaan pada perusahaan sehingga tidak melakukan pekerjaan lain pada pihak lain.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

PASAL 6

PENERIMAAN KARYAWAN

1. Persyaratan umum penerimaan Karyawan :

a. Warga Negara Indonesia

b. Lulus seleksi yang diadakan oleh perusahaan

c. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun – 54 (lima puluh empat) tahun pada saat penerimaan, kecuali pada jabatan – jabatan tertentu sesuai dengan keputusan manajemen.

d. Berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil tes kesehatan dari dokter yang ditentukan oleh perusahaan.

e. Memenuhi tuntutan persyaratan jabatan pada saat penerimaan.

f. Bersedia menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan peraturan tata tertib yang berlaku di perusahaan

g. Tidak terlibat dalam kegiatan / keanggotaan dari partai / organisasi terlarang.

h. Berkelakuan baik sesuai surat keterangan dari pihak yang berwajib.

i. Tidak terkait dalam hubungan kerja dengan pihak lain kecuali atas seijin General Manager.

j. Tidak mempunyai hubungan keluarga (suami, istri, sepupu, keponakan, ipar, anak, cucu dan hubungan keluarga lainnya) yang bekerja di perusahaan.

PASAL 7

PENGALIHAN TUGAS

Demi pendayagunaan tenaga kerja secara efective dalam mencapai tujuan, Manajemen berhak mengangkat, menempatkan atau mengalihkan tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain atau dari satu departemen ke departemen lain dalam lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan atau berdasarkan rekomendasi serta laporan dari atasan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kinerja karyawan tersebut.

PASAL 8

PROMOSI

Manajemen memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk mengisi lowongan jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Memiliki disiplin kerja yang baik.

b) Memiliki prestasi kerja yang baik, sesuai dengan penilaian atasan yang bersangkutan, Manjer Human Resources dengan persetujuan General Manager.

c) Selama minimal 1 (satu) tahun terakhir, tidak terkena sanksi dan atau hukuman lain dari pihak perusahaan.

d) Karyawan yang diberikan promosi dikenakan masa penilaian selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan apabila dalam masa penilaian tidak dapat membuktikan kemampuannya maka akan dikembalikkan pada jabatan yang lain yang setingkat.

e)

Pasal 6 : Waktu dan Hari Kerja

1. Waktu kerja perusahaan 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

2. Hari kerja perusahaan pada umumnya adalah hari senin sampai dengan hari sabtu, namun oleh karena perusahaan beroperasi selama 24 jam penuh, maka perusahaan dapat menentukan hari lain sebagai hari kerja, sesuai dengan jadwal yang diperlukan masing-masing bagian.

Pasal 7 : Lembur Hari Kerja

1. Perusahaan membayar upah kerja lembur bilamana karyawan bekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1.

2. Tata cara dan perhitungan upah lembur sesuai dengan KEPMEN 102/2004 sebagai berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja

 Apabila kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam

 Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan untuk waktu kerja 6 hari kerja dengan jam kerja 7 jam 1 hari dan 40 jam seminggu, maka :

 Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 kali upah sejam.

 Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam 3 kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 kali upah sejam.

c. Cara menghitung upah sejam adalah 1/73 kali upah sebulan.

3. Upah lembur diberikan untuk kerja lembur yang berlangsung sekurang-kurangnya 30 menit. Untuk perhitungan jumlah waktu lembur, jumlah menit dibulatkan ke bawah sehingga menjadi kelipatan 15 menit

4. Hak atas upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak berlaku bagi kepala bagian, Manajer Bagian dan Supervisor bagian yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan KEPMEN 102/2004

5. Kerja lembur dilakukan dengan perintah tertulis dari perusahaan dan persetujuan tertulis dari karyawan yang tertuang pada daftar kerja lembur.

6. Permintaan upah lembur diajukan kepada bagian SDM setelah mendapatkan persetujuan dari kepala bagian dengan menyerahkan formulir berisikan rincian jam mulai bekerja dan jam selesainya serta keterangan mengenai apa yang dikerjakan.

7. Bagian SDM dapat menangguhkan pembayaran upah lembur karyawan, apabila terdapat keraguan atas kebenaran data pengajuan permintaan upah lembur tersebut sampai didapatkan kepastian dari kepala bagian yang bersangkutan.

Pasal 8 : Lembur Hari Libur Resmi

1. Karyawan karena sifat pekerjaannya wajib bekerja pada hari libur resmi ditetapkan oleh Pemerintah, mendapatkan upah lembur

2. Tata cara dan perhitungan upah lembur sesuai dengan KEPMEN 102/2004 sebagai berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja 40 jam seminggu maka :

 Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 kali upah sejam.

 Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah kerja lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam 3 kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 kali upah sejam

b. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan

Pasal 9 : Istirahat Jam Kerja

1. Waktu istirahat karyawan dalam sehari diatur secara bergantian pada setiap unit kerja tanpa menghambat kegiatan operasional perusahaan. Karyawan berhak menggunakan waktu istirahat yang diberikan untuk beristirahat dan makan. Untuk karyawan yang hendak meninggalkan lingkungan perusahaan selama jam kerja wajim memperoleh ijin sebelumnya dari atasan langsung dan tidak diperkenankan menggunakan seragam kerja. Diwajibkan untuk kembali bekerja tepat waktu.

2. Lamanya istirahat 1 (satu) jam

3. Jika karyawan terlambat kembali bekerja setelah waktu istirahat, maka ia harus melapor kepada kepala bagiannya dan akan dikenakan sanksi disiplin

Pasal 10 : Istirahat Mingguan

1. Karyawan berhak mendapat hari istirahat mingguan 1 hari, setelah bekerja 6 hari berturut-turut, dan pengaturan hari istirahat mingguan disesuaikan dengan kebutuhan operasional kerja

2. Jika seorang karyawan tersebut wajib melapor kepada kepala bagiannya untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11 : Cuti Tahunan

1. Lama cuti tahunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala bagian, Manajer bagian, adalah 12 hari kerja

b. Supervisor bagian, staff rank & file, adalah 12 hari kerja

2. Perusahaan berhak mengatur cuti tahunan sehingga tidak mengganggu kelangsungan operasional perusahaan

3. Hari Libur Nasional yang ditetapkan pemerintah, yang kebetulan jatuh pada cuti tahunan tidak menjadi bagian dari cuti tahunan, melainkan ditambahkan ke dalam cuti tahunan

4. Tanpa seijin perusahaan, maka istirahat tahunan yang belum diambil tidak dapat digabungkan kepada tahun berikutnya, begitupun juga tidak akan diganti dengan pembayaran

5. Maksimum pengambilan setiap masa cuti tidak boleh melebihi dari ketentuan ayat 1 pasal ini.

Pasal 12 : Istirahat Melahirkan

1. Istirahat melahirkan karyawati 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan setelah melahirkan

2. Istirahat ini tidak dapat diambil sekaligus 3 bulan terhitung sejak melahirkan. Perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya jika terjadi sesuatu

3. Karyawati yang mengalami keguguran istirahat paling lama 1 ½ bulan, hanya dapat diambil berdasarkan surat keterangan dokter kandungan, tidak termasuk yang disebabkan karena pengguguran dengan sengaja (aborsi) yang bertentangan dengan hukum

4. Karyawati yang menjalankan istirahat melahirkan mendapatkan upah yang biasa diterima oleh karyawati tersebut, kecuali hak-hak lainnya yang diperhitungkan sebagai hak yang didapatkan pada saat bekerja.

Pasal 13 : Pengupahan

1. Upah adalah imbal jasa dalam bentuk uang yang diberikan secara teratur setiap kali untuk waktu kerja yang telah dijalani

2. Pembayaran upah dilakukan selambat-lambatnya setiap akhir bulan dengan mentransfer ke rekening bank karyawan yang bersangkutan

3. Upah ditentukan dalam tingkatan-tingkatan / golongan-golongan berdasarkan pekerjaan, tanggungjawab, keahlian/ketrampilan, prestasi dan masa kerja, yang mana skala upah atau jumlahnya sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan

4. Perusahaan mengadakan peninjauan upah secara umum 1 tahun sekali dengna mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan tingkat inflasi dan kondisi pekerja

5. Sesuai Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 93 ayat (1) bahwa upah tidak dibayar apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan (mangkir)

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak berlaku, dan perusahaan wajib membayar upah apabila sesuai undang – undang No. 13 tahun 2003 pasal 93 ayat (2) (3) dan (4) :

a. Karyawan sakit, tidak dapat melakukan pekerjaan :

 Yang dimaksud sakit adalah sakit menurut keterangan dokter

 Istirahat sakit akan diberikan pada karyawan dengan bukti surat keterangan dokter dan wajib diserahkan dalam waktu 2 x 24 jam kekantor bagian SDM, bila dipandang perlu maka perusahaan melakukan klasifikasi dengan dokter bersangkutan

 Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit, tetap diwajibkan untuk memberi kabar kepada bagian SDM agar dapat dilakukan pengaturan kerja seperlunya

 Bilamana karyawan sakit terlalu sering dan atau lama, maka perusahaan berhak untuk mengirim dokter yang ditunjuk perusahaan untuk berkunjung ke rumah memeriksa kesehatan

 Termasuk sakit terus menerus adalah penyakit menahun atau berkepanjangan yang berlangsung terus-menerus ataupun terputus-putus tetapi dalam tenggang kurang dari 4 minggu sakit kembali.

b. Haid, Karyawati sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya, tidak dapat melakukan pekerjaan

 Karyawati melampirkan surat keterangan dari dokter, menyerahkan kepada bagian SDM

 Karyawati mendapatkan persetujuan dari perusahaan untuk istirahat haid mendapatkan upah biasa diterima

c. Karyawan Menikah, dibayar selama 3 hari

d. Menikahkan anaknya, dibayar selama 2 hari

e. Mengkhitankan anaknya, dibayar selama 2 hari

f. Membaptiskan anaknya, dibayar selama 2 hari

g. Istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar selama 2 hari

h. Suami / istri, orang tua / mertua, atau anak / menantu meninggal dunia, dibayar selama 2 hari

i. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar selama 1 hari

j. Melaksanakan pendidikan dari perusahaan

7. Untuk mendapatkan izin tidak melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah seperti tersebut diatas, karyawan bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis kepada perusahaan, untuk diketahui alasan-alasan permintaan tersebut.

8. Upah yang dibayarkan kepada karyawan yang sakit sebagaimana ayat 6 huruf a sebagai berikut :

a. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah

b. Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75 % dari upah

c. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50 % dari upah

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah

e. Sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan

Pasal 14 : JAMSOSTEK

1. Jaminan Kesejahteraan Karyawan adalah perlindungan, perawatan dan kesejahteraan Karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1992 dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang JAMSOSTEK.

2. Program JAMSOSTEK adalah sistem perlindungan untuk menanggulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan tenaga kerja

3. Program JAMSOSTEK meliputi :

 Jaminan kecelakaan kerja

 Jaminan hari tua

 Jaminan kematian

4. Besarnya premi dan uang pertanggungan ditetapkan menurut peraturan PT. JAMSOSTEK yang mana sebagian termasuk dalam komponen gaji karyawan sebesar 2 % dari upah, yang akan dipotong dari gaji untuk dibayarkan oleh perusahaan.

Pasal 15 : Bantuan Biaya Pengobatan (Rawat Jalan)

1. Pada dasarnya pemeliharaan kesehatan adalah kewajiban diri sendiri meskipun demikian untuk menjaga ketenangan bekerja karyawan, maka perusahaan ikut membantu menjaga kesehatan karyawan dengan menyediakan fasilitas pengobatan dan obat-obat.

2. Ketentuan bantuan biaya pengobatan adalah sebagai berikut :

a. Bantuan biaya pengobatan diberikan kepada karyawan mempunyai perjanjian kerja tertulis dan tanggungannya (sebagaimana pasal 1 ayat 6 huruf a)

b. Untuk karyawati dianggap mempunyai status tidak menikah/lajang sehingga bantuan biaya pengobatan hanya berlaku untuk dirinya sendiri kecuali dapat dibuktikan dengan surat resmi bahwa ditempat suaminya bekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan untuk dirinya sendiri dan keluarganya atau karyawati tersebut mempunyai status janda dan anak-anaknya menjadi tanggungannya (sesuai pasal 1 ayat 6 huruf b), maka bantuan biaya pengobatan, diberikan termasuk tanggungannya. Bila memberi keterangan palsu maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berat (sebagaimana pasal 20 ayat 4 angka 6) dan tuntutan pidana.

3. Perusahaan berhak memeriksa kelayakan bukti pembayaran/kwitansi tersebut

4. Yang mencakup dalam bantuan biaya pengobatan adalah :

a. Biaya pemeriksaan dokter

b. Biaya pembelian obat-obatan atas dasar resep dokter/rumah sakit/puskesmas, kecuali suplemen (obat/vitamin/makanan tambahan)

c. Biaya pengobatan gigi

d. Biaya fisioterapi atas dasar rekomendasi dokter

e. Biaya pemeriksaan dan pengobatan pada bidan, tenaga medis poliklinik dan atau tabib yang memperoleh ijin yang sah dari Department Kesehatan Republik Indonesia

f. Medical check up 1 tahun sekali

5. Pengobatan/perawatan pada Dokter Spesialis dapat dilakukan hanya atas rujukan Dokter Umum kecuali Dokter Ahli Kandungan dan Dokter Ahli Telinga Hidung Tenggorokan (THT)

6. Yang mencakup dalam pengobatan gigi adalah :

a. Perawatan syaraf gigi

b. Pencabutan gigi

c. Penambahan dengan amalgam

d. Operasi gusi dan rangka pencabutan gigi

e. Perawatan abses pada gusi

f. Pembersihan karang gigi

7. Bantuan biaya pengobatan untuk karyawan selama 1 tahun ditentukan sebesar Rp. ............ atau maksimum 1 bulan gaji (bagi yang mendapat gaji lebih dari Rp. .............)

8. Periode 1 tahun untuk ketetapan tersebut diatas adalah satu tahun takwim

9. Klaim kwitansi pengobatan kepada perusahaan hanya diberikan tenggang waktu maksimum 1 bulan dan bagi yang keluarganya berada diluar kota Palangkaraya diberikan waktu maksimum 1 ½ bulan dari tanggal yang tertera pada kwitansi. Apabila telah lebih dari tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut maka tidak diberikan penggantian.

Pasal 16 : Bantuan Rawat Inap

1. Bantuan rawat inap adalah bantuan yang diberikan kepada karyawan dan tanggungannya (sebagaimana pasal 1 ayat 6 huruf a) untuk kepentingan perawatan dirumah sakit berdasarkan keterangan tertulis dari dokter dengan bukti pembayaran yang sah/asli dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan

2. Tindakan operasi/bedah yang karena sakit dianggap sebagai perawatan rumah sakit, termasuk didalamnya tindakan operasi dalam rangka Keluarga Berencana

3. Bantuan perawatan rumah sakit adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari perawatan dalam rumah sakit

4. Untuk perawatan rumah sakit adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari perawatan dalam rumah sakit

5. Karyawan diwajibkan memberikan terlebih dahulu kepada bagian HR dengan menunjukkan surat dari dokter/rumah sakit yang memeriksa

6. Yang tercakup dalam bantuan rawat inap ini adalah :

a. Biaya pertolongan pertama Dokter

b. Biaya pengangkutan ke Rumah Sakit

c. Biaya pemeriksaan/pengawasan dokter selama pasien berada di rumah sakit

d. Biaya pembelian obat atas dasar resep dokter selama pasien berada dirumah sakit

e. Biaya pemeriksaan laboratorium

f. Biaya operasi termasuk laboratorium

7. Maksimal besarnya bantuan rawat inap untuk perawatan dalam setahun takwim ditetapkan sebesar 75 % dari kwitansi maksimum Rp. ...................

8. Sakit berkepanjangan apabila yang menderita sakit adalah karyawan sendiri, diatur dalam peraturan upah selama sakit (sebagaimana pasal 13 ayat 8)

9. Perawatan karena keguguran kandungan untuk anjuran Dokter termasuk dalam kelompok bantuan bersalin

Pasal 17 : Bantuan Bersalin / Kelahiran

1. Perusahaan akan memberikan bantuan bersalin/kelahiran kepada karyawan, apabila istri karyawan sudah terdaftar pada bagian HRD. Untuk karyawan tidak diberikan bantuan bersalin karena status karyawati adalah lajang

2. Bantuan bersalin diberikan dengan maksimum 3 kelahiran atau kelahiran anak ketiga dengan dibuktikan surat kelahiran (akte kelahiran) baik tunggal maupun kembar

3. Ketentuan ini berlaku bagi karyawan yang mempunyai perjanjian kerja tertulis

4. Besarnya bantuan bersalin adalah 75% atau maksimal Rp. ...............

5. Untuk kelahiran kembar, bantuan diberikan dengan memperhatikan jumlah anak maksimal yang telah ditetapkan

6. Dalam hal karyawan mengangkat anak secara sah/adopsi (yang dibuktikan) dengan akte kelahiran, maka karyawati tidak berhak atas bantuan kelahiran, tetapi hanya berhak mendapatkan bantuan biaya pengobatan

Pasal 18 : Bantuan Kacamata

1. Bantuan kacamata diberikan kepada karyawan yang mempunyai perjanjian kerja tertulis

2. Bantuan kacamata diberikan berdasarkan resep dokter spesialis mata untuk pemakaian kacamata pertama kalinya, besarnya bantuan kacamata(lensa+bingkai/frame) dibatasi, setinggi-tingginya sebagai berikut :

a. Lensa saja maksimum Rp. .........

b. Lensa + bingkai / frame Rp. ............

3. Bantuan kacamata (pembelian bingkai dan lensa) sesuai dengan ketetapan tersebut tidak termasuk batas bantuan biaya pengobatan (rawat jalan) sedangkan untuk pemeriksaan dokter mata diperhitungkan dari jatah bantuan biaya pengobatan

4. Klaim kwitansi asli (bukan copy) ke perusahaan untuk bantuan kacamata maksimum adalah 1 bulan setelah tanggal pembelian. Bila lebih dari waktu tersebut maka tidak diberikan penggantian. Dan perusahaan berhak memeriksa kelayakan dari kwitansi tersebut.

Pasal 19 : Tunjangan Kecelakaan Kerja

Bilamana Karyawan mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan tunjangan jamsostek sesuai undang-undang No. 3 tahun 1992 jo. PP 14 No. Tahun 1993 yaitu :

1. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerumah atau kerumah sakit

2. Uang penghargaan masa kerja yang mana perhitungannya sesuai dengan pasal 26 ayat 2 pada peraturan perusahaan ini

3. Uang penggantian hak yang mana perhitungannya sesuai dengan pasal 26 ayat 3 pada peraturan perusahaan ini

4. Gaji bulan terakhir

5. Hak-hak jamsostek

Pasal 20 : Pekerja Meninggal Dunia

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena karyawan meninggal dunia, maka ahli waris mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

1. Uang pesangon yang mana perhitungannya sesuai dengan pasal 26 ayat 1 pada Peraturan Perusahaan ini

2. Uang penghargaan masa kerja yang mana perhitungannya sesuai dengan pasal 26 ayat 2 pada Peraturan Perusahaan ini

3. Uang penggantian hak yang mana perhitungannya sesuai dengan pasal 26 ayat 3 pada Peraturan Perusahaan ini

4. Gaji bulan terakhir

5. Hak-hak jamsostek

Pasal 21 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

Sesuai dengan Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1994, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih

b. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 bulan upah

c. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja (jumlah bulan masa kerja dibagi dua belas dikali 1 bulan upah)

d. Upah 1 bulan sebagaimana dimaksud dalam butir (b), (c) adalah upah pokok

e. Tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada setiap karyawan 1 kali dalam 1 tahun serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan idul fitri atau natal

f. Karyawan yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan idul fitri atau natal, berhak atas tunjangan hari raya keagamaan ditambah tunjangan yang bersifat tetap

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tidak berlaku bagi karyawan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan Idul Fitri atau Natal.

Pasal 22 : Bantuan Belasungkawa

Diberikan kepada karyawan, istri,suami, orang tua kandung yang meninggal dunia, dengan menyerahkan fotocopy surat kematian. Tunjangan belasungkawa akan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan saat :

1. Kematian istri/suami sejumlah Rp. ..........

2. Kematian anak karyawan Rp. ..............

3. Kasus keguguran dengan usia kandungan 18 minggu sejumlah Rp. ........

4. Kematian orang tua/mertua sejumlah Rp. .......

5. Bantuan bela sungkawa diberikan kepada karyawan perjanjian kerja tertulis

Pasal 23 : Pembagian Uang Service

Sesuai dengan Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI nomor 02/MEN/1999 maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Uang service adalah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berasal dari tambahan hasil penjualan kamar, makanan dan minuman, sewa ruangan, laundry serta jasa-jasa lainnya yang dikenakan kepada tamu

2. Pembagian uang service kepada masing-masing karyawan dibagi sama besar

3. Uang service dibagikan kepada karyawan bersamaan dengan pembayaran gaji.

Pasal 24 : Transportasi untuk Karyawati

1. Perusahaan menyediakan transportasi bagi karyawati pulang bekerja pukul 23.00

2. Setiap karyawati wajib melapor kepada kepala bagiannya, serta mendaftarkan diri ke bagian front office

3. Bagian FO akan mempersiapkan jadwal jam keberangkatan

4. Pemberangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya 1 jam setelah waktu kerja berakhir

Pasal 25 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 136 ayat (1) dan (2), bahwa

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh perusahaan dan karyawan secara musyawarah untuk mufakat

2. Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat yang disebut pada ayat (1) adalah penyelesaian secara kekeluargaan dalam perusahaan melalui pertemuan dialogis antara karyawan dan perusahaan tanpa melibatkan pihak-pihak luar diluar perusahaan, dengan masing-masing lebih mengedepankan kewajiban sehingga akan timbul hak.

3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perusahaan dan karyawan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 26 : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Pisah

Sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), bahwa :

1. Besarnya uang pesangon ialah sebagai berikut :

a. Masa kerja 1 tahun 1 bulan upah

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah

f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah

2. Besarnya uang perhargaan masa kerja ialah sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah

b. Masa kerja kurang dari 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah

c. Masa kerja kurang dari 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah

d. Masa kerja kurang dari 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah

e. Masa kerja kurang dari 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah

f. Masa kerja kurang dari 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah

g. Masa kerja kurang dari 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah

h. Masa kerja kurang dari 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah

3. Besarnya uang penggantian hak ialah sebagai berikut :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

b. Penggantian pengobatan dan perawatan yaitu 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

4. Besarnya uang pisah ialah sebagai berikut (sesuai undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 158 ayat 4)

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan Rp. 75.000,-

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan Rp. 150.000

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan Rp. 225.000

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan Rp. 300.000

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan Rp. 375.000

f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan Rp. 450.000

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan Rp. 525.000

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan Rp. 600.000

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan Rp. 675.000

Pasal 27 : Pelanggaran Berat

1. Karyawan melakukan pelanggaran seperti tertera pada ayat 4 pasal ini, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Karyawan akan memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 pada peraturan perusahaan ini

2. Bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili perusahaan selain uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 pada peraturan perusahaan ini diberikan uang pisah sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 pada peraturan perusahaan ini

3. Yang dimaksud karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili perusahaan yang disebut pada ayat 2 pasal ini adalah tidak termasuk kepala bagian, manajer bagian, supervisor bagian

4. Pelanggaran Berat :

1. Membawa senjata api, pisau, bahan-bahan peledak ke dalam lingkungan perusahaan

2. Melakukan hal-hal yang bersifat asusila atau menunjukkan tingkah laku yang tidak senonoh didalam lingkungan perusahaan

3. Memberikan kesaksian palsu

4. Membawa barang-barang terlarang kedalam lingkungan perusahaan, seperti : minuman beralkohol atau obat-obat terlarang

5. Membuka rahasia perusahaan tanpa persetujuan yang diperkirakan berguna bagi pesaing atau perusahaan lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perusahaan

6. Pada saat perjanjian kerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan

7. Mabuk, Madat, pemakai obat bius atau narkotik ditempat kerja

8. Melakukan tindak kejahatan, misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang dalam lingkungan perusahaan

9. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam manajemen atau teman sekerja

10. Membujuk untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kesusilaan

11. Dengan sengaja atau ceroboh merusak. Merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik perusahaan

12. dengan sengaja atau ceroboh merusak dan membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya

13. Mencemarkan nama baik pemilik perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara

14. Berkelahi dilingkungan perusahaan

15. Berbuat amoral dikamar tamu

16. Terlibat/melakukan kegiatan berjudi atau yang sejenis dengan itu

17. Dengan sengaja membawa atau memperlihatkan gambar-gambar/ foto-foto/ film yang tidak senonoh atau asusila didalam lingkungan kerja

18. Mencuri atau menggelapkan barang milik perusahaan, tamu atau karyawan lain

19. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sakit

20. Mengubah atau memalsukan catatan atau dokumen perusahaan terutama yang bersangkutan dengan uang atau hal-hal lain yang tidak diduga tanpa alasan yang tepat

21. Dengan sengaja tidak menjaga jumlah uang yang tepat, sehingga mengakibtkan kekurangan uang atau hal-hal lain yang tidak diduga tanpa alasan yang tepat

22. Menghubungi pemasok hotel untuk meminta uang atau barang gratis untuk kepentingan pribadi tanpa ijin tertulis dari perusahaan

23. Menggunakan nama perusahaan untuk melakukan bisnis bagi keuntungan pribadi

24. Tidak melaporkan penyakit serius/menular yang membahayakan kesehatan tamu maupun karyawan

25. Melakukan transaksi uang asing dilingkungan perusahaan

26. Menghilangkan kunci master perusahaan

27. Melakukan kegiatan politik diwilayah perusahaan tanpa seijin dari perusahaan

Pasal 28 : Melakukan Pelanggaran

1. Dalam hal karyawan melakukan pelanggaran yang tertera pada ayat (4), (5) dalam pasal ini, maka perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan

2. Surat Peringatan berlaku 6 bulan

3. Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena melakukan pelanggaran yang tertera pada ayat (4), (5) dalam pasal ini, maka akan memperoleh :

a. Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 pada peraturan perusahaan ini

b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 pada peraturan perusahaan ini

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 pada peraturan perusahaan ini.

4. Pelanggaran Ringan :

a. Pelanggaran I : Surat Peringatan tertulis pertama

b. Pelanggaran II : Surat peringatan tertulis kedua

c. Pelanggaran III : Surat peringatan tertulis ketiga

d. Pelanggaran IV : Pemutusan Hubungan Kerja

1. Terlambat datang bekerja

2. Meninggalkan pekerjaan sebelum waktu kerja berakhir tanpa sepengetahuan dan ijin atasan

3. Meninggalkan / memasuki lingkungan perusahaan tidak melalui pintu karyawan

4. Menggunakan pakaian seragam diluar lingkungan perusahaan dan tidak menggunakannya saat bekerja sesuai dengan ketentuan

5. Mengunyah permen karet ditempat yang dapat terlihat oleh tamu

6. Tidak menggunakan name tag saat bekerja

7. Mengkonsumsi makanan tamu dilingkungan perusahaan kecuali dikantin karyawan

8. Makan dan minum serta merokok diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan

9. Tidak dapat menjalani tugas atau pekerjaan secara memuaskan, aman dan efisien

10. Tertawa keras, berlarian, atau berteriak-teriak dilingkungan perusahaan

11. Berada pada tempat yang tidak mencakup wilayah kerjanya, atau berada dilingkungan perusahaan pada hari libur, atau cuti kecuali jika ada urusan dengan kesehatan ataupun perusahaan

12. Tidak memperhatikan penampilan, rambut dan kebersihan tubuh saat bekerja

13. Menerima tamu pribadi ditempat kerja selama jam kerja

14. Menghabiskan waktu dalam bekerja denan melakukan percakapan telepon pribadi selama bertugas

15. Tidak menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, area tamu dan atau area karyawan, seperti area locker, kantin, ruang rekreasi, mushola, area merokok, dan pintu masuk karyawan

16. Tidak mematuhi jadwal pemeriksaan berkala atau pelatihan yang diminta oleh perusahaan

17. Tidak dapat bekerjasama dengan atasan, bawahan atau karyawan lain

18. Tidak memberikan pelayanan yang baik kepada tamu sehingga menimbulkan ketidakpuasan tamu atau keluhan tamu

19. Tidak mengikuti jadwal kerja atau mengganti jadwal kerja tanpa ijin

20. Menolak untuk mematuhi peraturan keamanan perusahaan, seperti membuka tas pribadi untuk diperiksa oleh petugas

21. Mengumpulkan uang diwilayah hotel untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu tanpa ijin tertulis dari perusahaan

22. Tidak menuruti prosedur kebakaran, keselamatan dan keadaan darurat

23. Terlibat dalam kondisi yang membahayakan atau tidak melaporkan kecelakaan ditempat kerja

5. Pelanggaran Sedang :

a. Pelanggaran I : Surat peringatan tertulis kedua

b. Pelanggaran II : Surat peringatan tertulis ketiga

c. Pelanggaran III : Pemutusan Hubungan Kerja

1. Langsung atau tidak langsung mengharapkan tips dari tamu, serta mengomentari jumlah uang tips

2. Menggunakan komputer (internet) secara tidak sah dan atau berbagi password kepada orang yang tidak berwenang

3. Tidak masuk kerja selama satu hingga empat hari tanpa pemberitahuan dan atau surat keterangan yang sah

4. Menolak perintah atau intruksi langsung dari atasan

5. Memakai, mengendarai atau menjalankan kendaraan, mesin atau peralatan milik perusahaan tanpa ijin atau dengan sembarangan

6. Membagikan, menempelkan dan atau mengambil pengumuman / cetakan tanpa ijin resmi dilingkungan perusahaan

7. Membahas masalah rahasia perusahaan dengan orang yang tidak berkepentingan dimana tamu dapat mendengar

8. Tidur – tiduran saat bertugas

9. Menghilangkan kunci hotel yang sudah dipercayakan kepada karyawan, atau menyerahkannya kepada karyawan lain yang tidak berkepentingan (tidak termasuk kunci master)

10. Menggunakan fasilitas tamu dan atai menghadiri acara tamu tanpa ijin resmi, kecuali yang diijinkan oleh perusahaan

11. Bersikap tidak sopan kepada atasan, bawahan atau karyawan lain

12. Perlakuan diskriminasi kepada tamu atau rekan kerja karena suku, warna kulit, usia, agama, penampilan fisik, kewarganegaraan

13. Memasuki kamar tamu tanpa seizin dari kepala bagian kecuali jika sedang dalam memenuhi tugas yang tercantum dalam rincian pekerjaan

14. Menyimpan barang-barang perusahaan didalam locker karyawan

15. Melakukan perusakan, antara lain menulis ditembok, elevator, atau barang-barang perusahaan lain

16. Makan/minum apa saja yang merupakan barang perusahaan dalam situasi apapun

17. Melakukan pekerjaan pribadi pada jam kerja atau melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang dan mempunyai hubungan kerja tetap

18. Memiliki gambar, film atau cetakan promo dilingkungan perusahaan

Pasal 29 : Mangkir 5 (lima) hari kerja

1. Bilamana karyawan mangkir kerja selama 2 hari kerja berturut-turut tanpa kabar dan atau keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, maka perusahaan akan memanggil karyawan yang bersangkutan secara patut dan tertulis.

2. Bilamana setelah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karyawan tetap mangkir kerja lagi selama 2 hari kerja berturut-turut tanpa kabar dan atau keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, maka perusahaan akan memanggil karyawan yang bersangkutan secara patut dan tertulis untuk yang kedua kalinya.

3. Bilaman setelah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karyawan tetap mangkir kerja lagi selama 1 hari kerja berturut-turut tanpa kabar dan atau keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan bersangkutan karena diskualifikasi mengundurkan diri

4. Karyawan yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 26 ayat (3) pada peraturan perusahaan ini dan diberikan uang pisah sesuai ketentuan pasal 26 ayat (4) pada peraturan perusahaan ini

Pasal 30 : Sanksi

1. Perusahaan dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan dalam peraturan perusahaan ini, baik sanksi ringan maupun berat

2. Khusus terjadinya pelanggaran berat, maka perusahaan dapat memberhentikan karyawan dengan tidak hormat tanpa proses, surat peringatan dan persetujuan dari pihak yang berwenang

3. Bagi karyawan yang diberhentikan dengan tidak hormat, perusahaan tidak wajib membayar pesangon dan hak-hak lainnya, apalagi kalau pelanggaran yang dilakukan telah merugikan perusahaan secara moril dan finansial

Pasal 31 : Penutup

1. Peraturan perusahaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya dan berlaku untuk 2 tahun

2. Jika masa berlaku telah habis, peraturan perusahaan ini akan dianggap diperpanjang hingga 1 tahun

3. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan ini yang kurang atau bertentangan dalam peraturan perusahaan ini yang kurang atau bertentangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka batal dari hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya 1 Juni 2011

www.konsultanhotel.com

Contact us

082123220220, 08159216644 or 081952006122

marketing@konsultanhotel.com


Latest News

Most Popular

Fatamorgana Production

Fatamorgana

FATAMORGANA Production Sebuah pihak yang bergerak di bidang Graphic Design, Advertising, Information & Technology

Read More...